kebijakan otonomi daerah. Trilaksono Nugroho, MS. kebijakan otonomi daerah

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2/XX/2001 O. otonom. 32 Tahun 2004 dan. Tidak ada pertentangan antara kebijakan hukum secara nasional dengan kebijakan hukum di daerah. 20201. Peraturan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran pengelola pemerintah di daerah. iii. ilamana Anda membahas Otonomi Daerah maka Anda tidak lepas dari desentralisasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kabupaten memiliki andil yang tidak seimbang terhadap pendidikan. 2004. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. Lokasi. 1 Oktober 2023. Pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, terdapat jenis dan kebijakan TKD. Dalam catatan tersebut bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah pada intinya Fadel Muhammad menyatakan” jika daerah makmur makatirto. Idealnya sebuah undang-undang dilaksanakan 5 (lima) tahun setelah diundangkan. Otonomi daerah dibentuk berdasarkan pada UU No. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya lahir sejak UU No. kolaborasi elit dalam pengelolaan daerah, dan pembagian hasil daerah. pdf - Published Version. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. mencegah pemusatan kekuasaan. Agar daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki. 22 Tahun 1999 Jo UU No. 20201. August 2021 · Journal Philosophy of Law. 057. Pengertian Otonomi Daerah. Dapat dicatat dariNaskah tersebut berisi rumusan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah beserta dengan rekomendasi kebijakan yang merupakan solusi atas permasalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. No. Kemendagri Sebut PJ Kepala Daerah Ditentukan Presiden atas Pertimbangan Masukan TPA. Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dirasa belum optimal. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta,. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Implementasi Kebijakan. Secara umum, tujuan utama diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yaitu untuk berbagi tugas dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan yang. com Abstrak Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenangan masing. Ilustrasi/World Meter. analisis kelembagaan pusat dan daerah; lll. 3052) Nor Aida (218. Resensi, Otonomi Daerah: Perspektif Teoritik dan Empirik 107 Pengambilan kasus Kutai Timur cukup menarik, karena darah ini merupakan daerahDi Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Daerah otonom daerah adalah tiap-tiap provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. I Nyoman Sumaryadi Terbitan: (2005) Efektitivitas implementasi kebijakan otonomi daerah oleh: Sumardi, I. Inovasi itu tidak hanya menghasilkan kebijakan daerah yang populis, tetapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. • Faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Carolyn Teich Adams. Dr. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Setelah adanya desentralisasi program K. adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Email: djokoharmantyo@yahoo. Kebijakan otonomi daerah yang sejak awal tahun 2001, memang bisa dilihat sebagai bagian dari suatu proses perubahan. Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom. Erbert Gani menambahkan, selama 20 tahun otonomi daerah, terbukti sudah banyak kepala daerah inovatif yang dihasilkan. pdf. Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemeritahan antara pusat dan daerah. Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lainKebijakan pendidikan : dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia / H. A. No. Pada masa ini daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja melalui. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Utomo1 Abstract: Decentralization is a perfect concept but it doesn’t always demonstrate its superiority in the implementation stage. Djohermasyah Djohan, M. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentnag Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa. mengenai otonomi daerah dengan segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan dan kepentingan dua kutub pemerintahan yang berbeda baik pusat dan daerah (Sabarno, 2008 :64-65). ”. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) di kemudian hari diharapkan akan banyak membawa harapan terhadap perbaikan sistem pendidikan di Indonesia di masa akan datang. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Habibie saat menjabat sebagai presiden. Kajian ini bertujuan membahas kebijakan sosial dan otonomi daerah sesuai dengan pemahaman penulis dari berbagai sumber yang diperoleh. Undang-undang No. Keterlibatan negara bagian dalam proses pembuatan kebijakan nasional yang terjadi melalui kamar kedua parlemen ternyata tidak hanya. Penerimaan asli daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu: a) Pajak Daerah b) Restribusi Daerah, c) Hasil perusahaaan milik daerah dan hasil pengelolaan. Otonomi Daerah 1. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan. Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 3036) Taufik Alamsyah (218. Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah. Otonomi daerah merupakan hak istimewa bagi setiap daerah di Indonesia dalam mengelola derahnya sendiri secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. Otonomi daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan kewenanganmasing-masing pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan daerah. Akan tetapi mudah-mudahan makalah ini sedikitnya dapat memberikan manfaat untuk kita. Latar Belakang Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah hanya dapat terealisasi jika ada kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan komplementer atau pelengkap dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lihat Foto. Berlaku. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah pembagian urusan pemerintahan antaraDengan demikian, konsep otonomi daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan “conditio sine qua non”. 32 Tahun 2004 . 1 KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR Oleh: Awang Faroek Ishak dan Tri Widodo W. Pelaksaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antara masyarakat pada daerah. Ketika otonomi daerah mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, banyak kalangan yang menggangap bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah terkesan simetris. daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 784–799. Latar Belakang Otonomi Daerah. kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh; Yurisal Aesong, Manado, 2012 LATAR BELAKANG Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan. Kajian ini. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Kewenangan Daerah Otonom. Beberapa materi muatan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang. Otonomi daerah secara nyata telahDalam pelaksanaan otonomi daerah, hak demokrasi juga harus tetap terlaksana. Rangkaian Hari Otonomi Daerah Ke-27, Makassar Tuan Rumah Seminar Nasional. Artikel ini menjelaskan pengertian, tujuan, dan kelebihan otonomi daerah, yang adalah suatu kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur. Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung. Kebijakan desentralisasi dan praktik otonomi daerah di Indonesia merupakan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Hubungan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk daerah. Pasal 7 : Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah peringatan, teguran atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. 057. Namun disalahsatu literature di atas juga penulis menilai bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi tidak hanya misal dari faktor infrastruktur saja, oleh sebab itu perlu penulisan yang lebih detail tentang variabel yang. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Diskusi ini membahas tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat berperan dalam optimalisasi potensi daerah di. setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. H. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sudah banyak yang dicapai, namun amsih banyak hal yang belum bisa ditangani terkait dengan upaya dalam mengatasi implementasi kebijakan otonomi daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Hal ini kemudian mendorong dilaksanakanya Sidang Istimewa MPR yang berimbas kepada penetapan TAP MPR No. LIPI Press, Jakarta. Salah satunya Republik Indonesia bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Berikut contoh pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut: Aturan kebijakan daerah. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia,. kebijaksanaan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. , Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan. Berikut. Artinya setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi atau wewenang sendiri dalam menentukan berbagai kebijakan untuk kepentingan daerahnya. Otonomi Daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pastinya kamu pernah menemukan pembahasan mengenai otonomi daerah, termasuk penjelasan mengenai kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun. 5 OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya otonomi daerah saat ini, lalu rumusan permasalahan yang ditemukan, instrumental input terdiri dari paradigma nasional sebagai bahasan inti serta peraturan perundang-undangan, landasan teori dan tinjauan pustaka, sedangkan environmental input adalah Perkembangan Lingkungan Strategis. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “ Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Awalnya, pelaksanaan kebijakan ini di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aspek. 2. Monica Ayu Caesar Isabela. Merdeka. Kekurangan Otonomi Daerah. Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. id - Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait kebijakan yang diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan otonomi daerah. Sistem pemerintahan dengan otonomi daerah berarti segala kebijakan yang mengatur kepentingan orang banyak diatur oleh daerah masing-masing dan diawasi oleh pemerintah pusat. Pertama, aspek ekonomi. Over the past two decades, Indonesia‘s economy has endured challenging yet hopeful times. Pengertian otonomi daerah perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, sebab setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai UU yang berlaku. 3034) Yudi Priyatna (218. SDM itu mencakup pegawai yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. . 18 uud 1945, uu no. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang-an, perda didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk olehWajah Baru Otonomi Daerah. Pencapaian otonomi daerah masa kini tidak terlepas dari sejarah panjang dan dinamika. analisis hubungan pusat dan daerah; kkk. Ilmu Geografi Penerapan ilmu geografi dalam menjawab. Hakikat Otonomi Daerah. 32 THN 2004 DAN UU NO. Data collection techniques in this study, the authors use literature review. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Segala kebijakan yang berlaku dalam otonomi daerah merupakan wewenang pemerintah provinsi. 4 Kebijakan otonomi adalah upaya pemerintah Indonesia dalam. Buku ajar ini memberikan pemahaman dan perkembangan penerapan kebijakan otonomi daerah yang mampu mengakomodasikan isu-isu terkini, seperti pelayanan publik, kesejahteraan, good. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Substansi kebijakan. Secara politik, otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan di daerah, meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat daerah, serta mempertahankan integrasi nasional. Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan. Tetapi, apabila melihat secara komprehensif pengaturan yang diatur dalam Bab-Bab lain, tentu dapat terlihat pola penarikan urusan oleh Pemerintah Pusat di. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. KOMPAS. KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Faisal T PNS Bappeda Kota Bandung email: [email protected] Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. 20201. D. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan Pemerintah Pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Hatta, bahwa “memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit artinya tercapailah apa yang dimaksud. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya lahir sejak UU No. JMP, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012 126 Indonesia No. B. com - Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada akhir April 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian turut menyelenggarakan acara diskusi bertemakan “Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Lembaga teknis daerah; Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau. Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Era Orde Baru. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Semua agenda dan kebijakan tidak didukung dengan grand design yang jelas. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya. Kedua adalah UU No. Penelitian telah membuktikan, Pemerintah Orde Baru enggan menyerahkan beberapa Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Masuk Daftar. Daerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Namun, sayangnya, inovasi ini juga masih sangat bergantung pada sumber pendanaan dari. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari. Dalam pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik.